pasang iklan

Find Us On Facebook

Polri Ungkap Keterlibatan Soenarko di Kasus Dosen IPB

Posted by On 10:35 AM

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono
Jakarta, SI -- Polisi mengungkap keterlibatan mantan Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus (Danjen Kopassus) Mayjen (Purn) Soenarko dalam rencana aksi peledakan bom molotov pada demo 24 September oleh dosen Institut Pertanian Bogor (IPB) Abdul Basith (AB).

Diketahui, pertemuan pertama perencanaan aksi tersebut digelar di rumah Soenarko yang beralamat di Ciputat, Tangerang Selatan pada 20 September.

"Pada 20 September 2019 pukul 23.00 WIB, pertemuan di rumah Mayjend (Purn)Sunarko di Ciputat," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono dalam keterangannya, Jumat (18/10).

Polisi sendiri telah menetapkan Soenarko sebagai salah satu tersangka dalam kasus ini. Selama ini, polisi hanya menyebut Soenarko sebagai seseorang yang memiliki inisial SN.

Soenarko juga disebut ikut dalam pertemuan pada 24 September di rumah tersangka SO. Pertemuan itu dilakukan usai aksi pelemparan bom molotov pada aksi demo.

Pertemuan itu diketahui digelar lantaran aksi pelemparan bom molotov di aksi demo itu dianggap kurang maksimal. Dalam pertemuan itu, AB diketahui juga turut hadir.

"24 (September) malam diadakan rapat lagi tapi tempatnya di rumah SO (Sony Santoso) di daerah Tangerang. Di sana rapat, ada rapat pemufakatan merencanakan untuk berbuat kejahatan berupa membuat chaos mendompleng unjuk rasa di aksi 28 September," tutur Argo.

Polisi diketahui menetapkan tujuh tersangka dalam kasus perencanaan dan pelemparan bom molotov di aksi demo 24 September.

Selain itu, polisi juga menetapkan 14 tersangka dalam kasus perencanaan peledakan bom rakitan dalam aksi Mujahid 212 pada 28 September. (CNN)

MUI Ajak Masyarakat Jaga Kondusifitas Jelang Pelantikan Jokowi – Ma’ruf

Posted by On 9:54 AM

Presiden dan Wakil Presiden RI 2020 - 2024

BANDUNG, SI – Pelantikan presiden dan wakil presiden periode 2019-2024 tinggal di depan mata. Banyak pihak mengkhawatirkan adanya potensi unjuk rasa saat pelantikan nanti.

Meski begitu, Polri dengan tegas telah melarang adanya aksi demonstrasi, baik menjelang hingga pelantikan presiden dan wakil presiden pada 20 Oktober 2019 nanti.
Beberapa elemen turut mendukung untuk menjaga kondusivitas menjelang pelantikan presiden yang dilaksanakan akhir pekan nanti. Salah satunya MUI Jawa Barat.
"Harus kita hormati kita sambut dengan keceriaan, kegembiraan itu buah dari demokrasi ini hasilnya," kata Sekretaris MUI Jawa Barat, Rafani Akhyar, saat dihubungi, Jumat (18/10/2019).
Rafani mengajak masyarakat untuk turut menjaga kondusivitas agar pelaksanaan pelantikan dapat berjalan lancar. Ia juga mengimbau masyarakat di Jabar khususnya agar bersama menjaga keamanan.

Rafani juga mendoakan presiden dan wakil presiden terpilih dapat menjalankan roda pemerintahan dengan baik.
"Kita doakan presiden ke depan ini bisa melaksanakan tugas dengan baik untuk kepentingan masyarakat," ucapnya. (Okezone)

Polri Cegah Gangguan Keamanan di Pelantikan Jokowi – Ma’ruf Amin

Posted by On 9:22 AM

Kapolri Jendral Tito Karnavian
Jakarta, SI - Polisi tak mengeluarkan surat tanda terima pemberitahuan (STTP) unjuk rasa jelang dan saat hari pelantikan presiden dan wakil presiden, 20 Oktober nanti. Polisi melakukan ini untuk meminimalisir upaya yang menganggu keamanan.

Kapolri Jenderal Tito Karnavian menegaskan Polri tak ingin mengambil resiko dicap sebagai bangsa yang buruk jika dalam hari pelantikan Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) terjadi kekacauan akibat unjuk rasa. Tito menuturkan Indonesia harus dihargai sebagai bangsa yang besar, tertib dan damai.

"Kita kembali pada aturan. Supaya pelanggaran tidak terjadi kan ada dua, melakukan tindakan preventif dan penegakan hukum. Kalau data intelijen sudah memahami akan ada potensi aksi anarkis, masa kita diamkan, masa kita reaktif menindak, nanti salah lagi. Maka kita gunakan diskresi," tegas Tito di lapangan Silang Monas, Jakarta Pusat, Kamis (17/10/2019)

Tito menerangkan kerumunan massa berisiko ditunggangi pihak-pihak tertentu yang tak ingin unjuk rasa berakhir damai. Oleh sebab itu, Tito mengimbau untuk kelompok-kelompok masyarakat tak melakukan mobilisasi massa.

"Kita ingin mengimbau masyarakat untuk sebaiknya tidak melakukan memobilisasi massa, karena mobilisasi massa memiliki psikologi crowd, crowd mudah sekali berubah menjadi massa yang rusuh dan anarkis," terang Tito.
Kadiv Humas Polri Irjen Mohammad Iqbal menyinggung lima aspek yang harus ditaati dalam kegiatan unjuk rasa. Sayangnya, kelima aspek tersebut dilanggar dalam aksi massa yang terjadi beberapa waktu ini.

"Ingat di Pasal 6-nya ada limitatif, warga negara wajib mematuhi Pasal 6 tersebut, bunyinya ada lima aspek yaitu menghormati hak dan kebebasan orang lain, macet saja itu tidak menghormati apalagi mobil-mobil sipil dipukuli dan sebagainya," papar Iqbal pada Rabu (16/10) lalu. (detik.com)

Kondisi Wiranto Jelang Pelantikan Presiden Jokowi – Ma’Ruf Amin

Posted by On 8:58 AM

Menkopolhukam Wiranto

 Jakarta, SI - Menantu Menko Polhukam Wiranto, Abdi Setiawan Effendi untuk kedua kalinya mendatangi RSPAD Gatot Subroto untuk menjenguk mertunya tersebut. Ia datang seorang diri dengan menggunakan gamis berwarna putih.

Abdi membenarkan kabar keadaan Wiranto yang berangsur membaik dan sudah bisa berjalan, selain itu Abdi menyampaikan Wiranto juga sudah bisa makan dan berkomunikasi dengan baik.
"Sudah mulai membaik banyak kemajuan sejak pindah ruang dari ICCU juga makannya mulai masuk bertahap, sudah bisa berkomunikasi dengan baik," ujar Abdi di RSPAD Gatot Soebroto, Jakarta, Kamis (17/10/2019).

Abdi dikenal menantu yang taat beragama. Istrinya, Amalia Sianti yaitu putri dari Wiranto mengajak masyarakat untuk mendoakan kesembuhan dari Wiranto.
"Ya Insya Allah tentu kalau ditangani sama dokter-dokter yang ahli terus dibantu sama doa temen-temen pasti, enggak ada keinginan kecuali Bapak sembuh, semakin hari semakin membaik secara medis dan rohani semakin baik," tambahnya.

Ia juga mengatakan tidak ada obrolan mengenai masalah pelantikan Presiden yang jatuh pada 20 Oktober 2019. Keluarga hanya berharap agar Wiranto lekas sembuh dan bisa kembali ke rumah.

"Nanti kalau Bapak udah sembuh, Bapak bisa cerita langsung detail semuanya, kita tunggu saja," tutupnya. (liputan6)

Presiden Belum Terima Surat Pemberhentian Patrialis

Posted by On 8:15 AM

SI - PRESIDEN Joko Widodo belum menerima surat pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Patrialis Akbar. Presiden masih menunggu surat dari MK sebelum mencari penggantinya. "Sampai hari ini belum diterima surat pemberhentian sementara dari hakim konstitusi yang dijadikan tersangka oleh KPK," kata Juru Bicara Presiden, Johan Budi, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (27/1). Johan menuturkan, Presiden tak bisa serta merta mencari pengganti Patrialis tanpa menerima surat pemberhentian dari MK. Prosedur pergantian hakim harus melalui mekanisme yang sudah ditetapkan Pemerintah. "Bukan soal melengserkan, tapi ada prosedur bakunya," ujarnya. Johan enggan menanggapi judicial review yang menjadi perkara kasus Patrialis. Namun, bila ada pihak yang menginginkan revisi, itu menjadi domain DPR dan Pemerintah. "Saya belum ada informasi soal itu tapi kalau ada komponen masyarakat atau pihak-pihak yang ingin meminta atau menginginkan revisi, itu kan di DPR dan Pemerintah," kata mantan jubir KPK ini. KPK menetapkan empat tersangka dalam kasus dugaan suap kepada hakim MK. Selain Patrialis, ada tiga tersangka lainnya, masing-masing Kamaludin, Basuki Hariman selaku pengusaha importir daging, dan Ng Fenny selaku sekretaris Basuki. Basuki sebagai pengusaha impor daging sapi diduga menyuap Patrialis melalui Kamaludin selaku temannya sebagai perantara. Suap ini diberikan agar MK mengabulkan judicial review UU Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Patrialis diberikan hadiah sebanyak menerima hadiah sebanyak USD 20 ribu dan 200 ribu dolar Singapura. Fulus diberikan bertahap sebanyak tiga kali. KPK juga mengamankan sejumlah dokumen pembukuan dari perusahaan, voucher pembelian mata uang asing dan draft perkara bernomor 129/PUU-XIII/2015. 

 Source : Mediaindonesia.com

Presiden Jokowi dijadwalkan buka Kongres HMI di Ambon

Posted by On 10:31 AM


Presiden RI, Joko Widodo
Ambon, SI - Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) dijadwalkan akan membuka Kongres ke-30 Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) di Kota Ambon, Provinsi Maluku, Rabu (14/2).
Gubernur Maluku, Said Assagaff di Ambon, Minggu, membenarkan rencana kunjungan Presiden Jokowi untuk membuka Kongres ke-30 yang dihadiri ribuan kader HMI dari seluruh provinsi dan baru pertama kali digelar di ibu kota provinsi Maluku tersebut.

"Pihak Istana Kepresidenan sudah memastikan Presiden Jokowi bersama sejumlah Menteri dengan menggunakan pesawat Kepresidenan akan tiba di kota Ambon pada Selasa (13/2) petang atau malam hari," kata Gubernur Said.

Gubernur mengapreasiasi kunjungan Presiden untuk ketiga kalinya di Ambon sebagai bukti kepedulian Kepala Negara terhadap perkembangan dan kemajuan pembangunan di Provinsi Maluku. Dua kunjungan Presiden sebelumya yakni saat menghadiri Puncak Peringatan Hari Pers Nasional, 9 Februari 2017 dan membuka Tanwir Muhammadiyah, di Ambon pada 24 Februari 2017.

"Kehadiran Kepala Negara bersama sejumlah Menteri di Ambon perlu diapreasiasi dan disambut gembira seluruh masyarakat Maluku karena akan berdampak besar bagi kemajuan pembangunan di daerah ini," ujarnya.

Menurutnya, selain membuka Kongres ke-30 HMI yang dipusatkan di Kampus Universitas Pattimura (Unpatti) Ambon pada Rabu (14/2), Presiden Jokowi juga akan meninjau program padat karya "tunai desa" di Negeri Batu Merah, berupa normalisasi sungai sepanjang 250 meter dengan anggaran sebesar Rp296 juta yang bersumber dari dana desa.

Presiden juga dijadwalkan meresmikan penggunaan gedung Hindu Center dan Budha Center yang dipusatkan di kawasan Museum Siwalima, daerah Taman Makmur Ambon. Kedua bangunan ini sudah selesai dibangun sejak akhir 2017 dengan anggaran masing-masing sebesar Rp7 miliar.

"Peresmian dua gedung keagamaan ini sengaja dipusatkan di lokasi Museum Siwalima, agar selesai peresmian Bapak Presiden bisa langsung meninjau dan melihat 5.300 koleksi benda bersejarah yang ada di museum, termasuk kerangka paus biru sepanjang 23,5 meter. Selama ini belum ada Kepala Negara yang berkunjung ke Museum Siwalima," tandas Gubernur.

Presiden Jokowi juga dijadwalkan akan berkunjung ke Desa Gemba, Kecamatan Kairatu, kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) dengan menggunakan helikopter untuk melihat sejumlah program padat karya yang dilaksanakan di daerah sentra pengembangan padi tersebut.

"Presiden juga akan berkunjung ke Desa Hatu, Pulau Ambon dan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah untuk membagikan Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan sertifikat tanah gratis untuk masyarakat di daerah tersebut," katanya.

Khusus kunjungan di kabupaten Maluku Tengah, disiapkan dua alternatif yakni setelah berkunjung ke Gemba, SBB, Presiden langsung kembali dengan helikopter ke Bandara Pattimura, Desa Laha kemudian melanjutkan perjalanan dengan mobil menuju Desa Hatu.

"Sedangkan alternatif kedua yakni menggunakan helikopter dari Gemba, SBB menuju lapangan terbang  Amahai untuk membagikan KIS, KIP dan sertifikat tanah gratis kepada masyarakat, setelah itu kembali ke Ambon untuk kembali dan kembali ke Jakarta," tandasnya.

Dia menambahkan, berbagai agenda Presiden Jokowi selama berkunjung ke Maluku telah dibahas dan diputuskan dalam rapat bersama tim Istana Kepresidenan, Paspampres serta instansi terkait pemprov Maluku maupun pemkab Maluku Tengah dan SBB pada Sabtu (10/2).

Source : Antara

Warga Kao Keluhkan Seringnya Mati Lampu

Posted by On 5:02 AM


Halut, SI - Warga Kecamatan Kao, Kabupaten Halmahera Utara mengeluhkan sering terjadinya pemadaman listrik baik siang maupun malam.
Warga RT 09, Dusun 02 Kecamatan Kao, Daud Yunus (29) mengatakan,  mati lampu sudah terjadi kurun waktu dua bulan terakhir dan itu terjadi secara terus menerus dengan waktu yang tidak menentu baik waktu mati lampu maupun lampu menyala.
"Tong sini mati lampu tuh tiap hari, bahkan kemarin mencapai tiga sampai empat kali. Usai zuhur, magrib dan malam pukul 10 atau jam 12,” katanya, Sabtu (19/8/2017).
Menurut daud, kejadian ini membuat masyarakat merasa dirugikan. Seharusnya jika ada pemadaman pihak PLN melakukan pemberitahuan terlebih dahulu.
“Kalau ada pemadaman listrik itu harusnya dong kase tau pihak desa. Ini pemberitahuan dong cuma kase pertama kali dan selanjutnya so tarada sudah. Tong tanya di orang PLN kong dong bilang tong tunggu travo dari PLN datang, tapi dong (pihak PLN) tara bilang kapan travo itu datang" ujarnya.
Sepengetahuan Daud, jalur listrik yang diterima warga desanya melalui jalur Kota Tobelo. Namun pihaknya berharap, masalah mati lampu dapat segera diatasi pihak terkait, karena merugikan masyarakat pada umumnya. (Mdex).

Hubungi Kami

Name

Email *

Message *