 |
| Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Boy Rafli Amar |
JAKARTA, SI - Pedataan terhadap ulama
yang dilakukan Polda Jawa Timur membuat sejumlah ulama resah. Pasalnya, dalam
situasi seperti sekarang ini para, Kiai khawatir pendataan tersebut akan
menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan.
Kadiv Jumas Mabes Polri, Irjen Boy Rafli Amar mengklarifikasi
adanya kegiatan tersebut. Boy meminta agar masyarakat tidak mengartikan
pendataan tersebut kepada hal-hal yang negatif.
“Kalau boleh saya luruskan, itu jangan disalahartikan kesaannya
negatif. Itu bidang SDM dari Polri itu sifatnya hanya melakukan pengumpulan
alamat bagi ulama-ulama yang nantinya akan diundang dalam kegiatan hari-hari
besar,” ujar Boy saat dihubungi Republika.co.id,
Sabtu (4/2).
Boy menuturkan, Polda Jawa Timur hanya ingin proses untuk
mengundang ulama menjadi mudah saat perayaan hari-hari besar. Menurut Boy,
kegiatan itu juga tidak ada kaitannya dengan kisah kelam pembantaian komunis
pada puluhan tahun silam.
“Bukan, bukan (tidak ada kaitannya dengan komunis), jangan terlalu
jauh, artinya kalau ada alamatnya lengkap proses pengiriman undangannya itu
lebih gampang, dalam rangka mengundang untuk hari besar keagamaan, terutama
hari besar Agama Islam,” kata Mantan Kapolda Banten tersebut.
Seperti diketahui, sebelumnya polisi telah melakukan pendataan
kiai dan ulama di Jawa Timur. Pendataan tersebut dilakukan atas dasar surat
telegram yang ditandangani oleh Karo SDM Polda Jatim, Kombes Wibowo. Surat
telegram tersebut tercatat bernomor ST/209/I 2017/RO SDM tertanggal 30 Januari
2017.
Namun, kegiatan tersebut kemudian dikeluhkan oleh sepupu Gus
Sholah, Kiai Mohammad Irfan Yusuf yang menyampaikan melalui akun facebooknya.
Dalam akun Facebooknya tersebut disampaikan bahwa pendataan ulama tersebut
membuat dirinya teringat dengan zaman PKI.
Source : Republika Online
